Depok, MOIC
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Siti Zubaedah,
menilai, bahwa bukti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok
dalam melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
"Maka ketika musim penghujan dating, nyaris banjir melanda disejumlah wilayah Kota Depok,” imbuhnya kepada wartawan Minggu (20/1/2013).
Dia melihat semakin banyaknya wilayah yang menjadi titik banjir belakangan ini dipicu berkurangnya area resapan air di wilayah Kota Depok. Banyak area yang semula menjadi resapan air sudah beralih fungsi menjadi perumahan.
"Apalagi saat ini banyak pengembang nakal dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Belum lagi kemampuan dinas Dibimasda saat ini pas-pasan," ujar Zubaedah.
Menurutnya, banyak pengembang seringkali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat melakukan pembangunan. Mereka dengan seenaknya membangun tampa peduli lagi dengan masalah lingkungan. Drainase dan saluran air dibuat secara asal-asalan hingga hasilnya tidak memuaskan.
"Banyak drainase dan saluran air yang sudah dikerjakan tetapi tidak bertahan lama. Saluran airnya banyak yang sudah ambruk sehingga terjadi banjir," tutur Zubaedah.
Zubaedah juga menilai, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) terlalu mudah memberikan izin kepada pengembang bermodal kencang. Hal inilah yang membuat kondisi lingkungan menjadi rawan banjir. Ia berharap kedepan pemkot tidak lagi memudahkan pemberian perizinan perumahan.
"Banyak juga perumahan-perumahan mewah di Depok yang disinyalir tidak memiliki izin. Ini yang harus dipertanyakan, kenapa bisa begitu. Wali kota harus bisa turun kelapangan melihat kondisi akibat banyaknya pembangunan perumahan di depok. Kepentingan masyarakat harus didahulukan," ucapnya.
Zubaedah menyontohkan, banjir di wilayah Kelurahan Beji disebabkan luapan air dari Situ Pladen dan terhambatnya jalur pembuangan air. Banjir kerap terjadi rutin setiap tahun karena saluran pembuangan airnya sampai saat ini belum diperbaiki pemerintah. Seharusnya, dalam setiap pembahasan dalam musyawarah rencana pembangnan (musrenbang), dianggarkan untuk perbaikan situ. Namun selama ini tidak pernah dianggarkan untuk memperbaiki drainase situ, justru dianggarkan untuk yang lain.
"Kalau memang terjadi banjir setiap tahunnya, berarti perbaikan harus diprioritaskan. Harus dianggarkan dalam musrenbang," imbuhnya.
Zubaedah mengingatkan, agar pemerintah provinsi Jawa Barat dapat membantu perbaikan Setu yang ada di Depok, serta seluruh situ yang ada di Depok kurang mendapat perawatan. Beberapa situ telah mengalami pendangkalan dan tidak pernah ada pengerukan.
"Karena situ tidak ada perawatan, akibatnya terjadi banjir," imbuhnya. (M.Said)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Siti Zubaedah,
menilai, bahwa bukti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok
dalam melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. "Maka ketika musim penghujan dating, nyaris banjir melanda disejumlah wilayah Kota Depok,” imbuhnya kepada wartawan Minggu (20/1/2013).
Dia melihat semakin banyaknya wilayah yang menjadi titik banjir belakangan ini dipicu berkurangnya area resapan air di wilayah Kota Depok. Banyak area yang semula menjadi resapan air sudah beralih fungsi menjadi perumahan.
"Apalagi saat ini banyak pengembang nakal dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Belum lagi kemampuan dinas Dibimasda saat ini pas-pasan," ujar Zubaedah.
Menurutnya, banyak pengembang seringkali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat melakukan pembangunan. Mereka dengan seenaknya membangun tampa peduli lagi dengan masalah lingkungan. Drainase dan saluran air dibuat secara asal-asalan hingga hasilnya tidak memuaskan.
"Banyak drainase dan saluran air yang sudah dikerjakan tetapi tidak bertahan lama. Saluran airnya banyak yang sudah ambruk sehingga terjadi banjir," tutur Zubaedah.
Zubaedah juga menilai, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) terlalu mudah memberikan izin kepada pengembang bermodal kencang. Hal inilah yang membuat kondisi lingkungan menjadi rawan banjir. Ia berharap kedepan pemkot tidak lagi memudahkan pemberian perizinan perumahan.
"Banyak juga perumahan-perumahan mewah di Depok yang disinyalir tidak memiliki izin. Ini yang harus dipertanyakan, kenapa bisa begitu. Wali kota harus bisa turun kelapangan melihat kondisi akibat banyaknya pembangunan perumahan di depok. Kepentingan masyarakat harus didahulukan," ucapnya.
Zubaedah menyontohkan, banjir di wilayah Kelurahan Beji disebabkan luapan air dari Situ Pladen dan terhambatnya jalur pembuangan air. Banjir kerap terjadi rutin setiap tahun karena saluran pembuangan airnya sampai saat ini belum diperbaiki pemerintah. Seharusnya, dalam setiap pembahasan dalam musyawarah rencana pembangnan (musrenbang), dianggarkan untuk perbaikan situ. Namun selama ini tidak pernah dianggarkan untuk memperbaiki drainase situ, justru dianggarkan untuk yang lain.
"Kalau memang terjadi banjir setiap tahunnya, berarti perbaikan harus diprioritaskan. Harus dianggarkan dalam musrenbang," imbuhnya.
Zubaedah mengingatkan, agar pemerintah provinsi Jawa Barat dapat membantu perbaikan Setu yang ada di Depok, serta seluruh situ yang ada di Depok kurang mendapat perawatan. Beberapa situ telah mengalami pendangkalan dan tidak pernah ada pengerukan.
"Karena situ tidak ada perawatan, akibatnya terjadi banjir," imbuhnya. (M.Said)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar